Rabu, 13 Januari 2021
134

Wagub Kandouw Serahkan SK THL Pemprov. Sulut 2021

Manado- Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Tenaga Harian Lepas (THL) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 yang telah ditandatangani oleh Gubernur Olly Dondokambey, di Lobby Lt. 1 Kantor Gubernur Sulut, Rabu (13/1/2021).

Dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Prov. Sulut, Wagub Kandouw didampingi Sekdaprov Edwin Silangen, Asisten Administrasi Umum Gammy Kawatu dan Kepala BKD Sulut Femmy Suluh menyerahkan secara simbolis SK THL kepada perwakilan penerima SK.

Dalam arahannya, Wagub Kandouw menyampaikan bahwa penempatan THL harus sesuai dengan peruntukan dan memiliki loyalitas, etos kerja serta disiplin. Bila melanggar ketentuan tersebut maka dapat diberhentikan.

Oleh karenanya Wagub mengusulkan kepada Pak Gubernur, jika terdapat THL tidak masuk kerja dalam 10 hari maka langsung gugur. Agar supaya "output" dan "outcome" orang-orang tersebut betul-betul optimal. Di satu sisi diciptakan lapangan pekerjaan dan sisi lain betul optimal.

"Right man on the right place," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Wagub juga mengingatkan pentingnya penerapan e-government di Pemprov. Sulut guna mewujudkan tata kelola sistem pemerintahan yang jauh lebih efisien.

"Digital government harus segera di-drive, jangan ketinggalan dengan daerah lain. Untuk pemprov, role modelnya BKD," ucapnya.

Untuk itu Wagub meminta seluruh SKPD segera menindaklanjuti hal tersebut. Aplikasi ini harus masuk di gadget kita. Di setiap SKPD harus menunjuk satu orang admin untuk menjalankan aplikasi ini. Sehingga semua data dijadikan satu di command center.

Tak lupa juga Wagub terus mengingatkan seluruh ASN dan THL Pemprov Sulut agar selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penyebaran Covid-19 tanpa mengurangi produktivitas kerja.

“Bapak Gubernur selalu memberikan arahan, yang di kantor harus 25 persen mengingat penyebaran Covid-19 ini sangat cepat. Nanti diatur mekanismenya karena Sulut tingkat keterjangkitannya cukup tinggi,” ungkapnya.

Menurut Kepala BKD Sulut Femmy Suluh, SK THL ini mencakup seluruh PD di Pemprov Sulut. Kecuali THL Dinas Pendidikan dan THL keahlian khusus, yang masih dalam proses.

Lebih lanjut Femmy menjelaskan bahwa proses penetapan THL diawali evaluasi atas usulan PD oleh tim yang dipimpin Asisten Administrasi Umum.

Evaluasi meliputi tugas pokok dan fungsi, produktifitas, integritas, loyalitas, kerja sama, batas usia, kondisi kesehatan, dan kebutuhan berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja, serta berdasarkan kebutuhan mendesak menunjang pekerjaan yang belum diisi ASN.

“Yang diprioritaskan THL eksisting dan beberapa pertimbangan, misalnya mengganti yang mengundurkan diri, meninggal dunia, lalu berdasarkan penilaian yang tidak penuhi kriteria,” jelasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, para pejabat administrator yang membidangi kepegawaian di Perangkat Daerah (PD) dan Biro Pemprov Sulut selaku yang mewakili penerima SK. (Dkips/ik)