Kamis, 22 Oktober 2020
83

Pjs. Gubernur Sulut Ikuti Secara Virtual, Rakor Antisipasi Penyebaran Covid-19 Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Manado - Pjs. Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Dr. Drs. Agus Fatoni M.Si bersama Forkopimda Sulut mengikuti Rakor Antisipasi Penyebaran Covid-19 Saat Libur Panjang Akhir Oktober di Ruang Mapalus Kantor Gubernur, Kamis (22/10/20).

Kegiatan yang digelar secara virtual melalui Video Conference (Vidcon), dipimpin Menko Bidang Polhukam Machfud MD, didampingi Mendagri HM Tito Karnavian dan Kepala BNPB Doni Monardo.

Mengawali rakor, Mendagri menyatakan bahwa pekan depan ada cuti bersama dan libur. Libur pada 29 Oktober 2020 (Maulid Nabi Muhammad SAW), dan dua hari cuti bersama yakni pada 28 dan 30 Oktober. Ini sesuai SKB 3 Menteri.

"Mengingat waktu liburan yang cukup panjang, maka perlu dilakukan antisipasi terhadap kerawanan di bidang lalu lintas udara, darat dan air," ungkapnya.

"Termasuk antisipasi kerawanan pada kegiatan kepariwisataan, keagamaan dan lainnya," sambungnya.

Sementara itu, dalam arahannya Menko Polhukam menyatakan libur panjang dan cuti bersama akhir Oktober ini sangat rentan atau potensial terjadinya pelanggaran protokol kesehatan. Seperti terjadinya kerumunan massa di tempat wisata, reunian, perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan lainnya.

"Ini harus diantisipasi agar tidak terjadi penularan Covid-19," ungkapnya.

"Terkait perayaan keagamaan, negara sangat menghormati dan mendudukkannya dengan layak. Oleh sebab itu, ada penetapan libur untuk setiap perayaan keagamaan. Pun demikian, Indonesia bukanlah negara agama, juga bukan negara sekuler. Indonesia adalah negara yang beragama," tambahnya.

Lebih lanjut Machfud berharap perayaan Maulid Nabi tahun ini dapat diambil hikmahnya, harus ada perubahan yang lebih baik dari tahun sebelumnya tanpa melanggar protokol kesehatan.

Untuk itu Machfud meminta agar para pimpinan daerah dan Forkopimda dapat berkoordinasi guna meningkatkan antisipasi potensi pelanggaran protokol kesehatan selama libur panjang dan cuti bersama Oktober ini di daerah masing-masing.

Masukkan lainnya datang dari Waka. BIN Teddy Lhaksmana Widya Kusuma. Saran itu di antaranya, perusahaan harus mendata karyawannya yang akan melakukan perjalanan ke luar daerah, utamanya yang berada di zona merah. Dan, perlu melakukan karantina mandiri apabila ada gejala.

BIN juga berharap para pelaku industri pariwisata hingga unit terkecil, diminta berpartisipasi dalam kampanye wisata yang aman dan sehat.

"Pemerintah daerah diminta melakukan pengawasan protokol kesehatan di seluruh titik kerumunan atau wisata, serta penegakan sanksi yang tegas atas pelanggaran protokol kesehatan," ujarnya.

Giliran selanjutnya adalah Kepala BNPB Doni Monardo selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 tingkat Nasional. Doni menyebutkan pentingnya antisipasi peningkatan penyebaran Covid-19 pada libur panjang dikarenakan adanya pengalaman yang terjadi pada libur panjang sebelumnya.

"Hingga September lalu, memang menunjukkan kasus aktif Covid-19 menurun hingga 6,7 persen. Angka kesembuhan juga meningkat 7,23 persen, dan angka kematian turun 0,45 persen tapi masih belum bisa mencapai dibawah angka kematian global," tuturnya.

Atas prestasi ini, Doni memohon dengan sangat agar seluruh pihak tetap menjaga dan mendukung percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia.

"Tentu saja, masyarakat diminta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, dan tidak mengabaikan 3M," ucapnya.

Doni juga menganjurkan agar masyarakat mewaspadai cuaca ekstrim dan dampak La Nina 2020, utamanya wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan lainnya.

"Melihat kondisi itu, kami menganjurkan masyarakat untuk memilih opsi liburan di rumah saja. Lakukan aktivitas fisik untuk meningkatkan imun tubuh, menanam pohon dan lainnya di rumah," ulasnya.

Di bidang perhubungan sendiri, Kemenhub memprediksi puncak kemacetan atau arus libur panjang akan terjadi pada 27 dan 28 Oktober 2020. Sementara angkutan yang diprediksi paling banyak digunakan adalah angkutan udara dan kereta api. Khusus angkutan kereta api, dibatasi 70 persen penumpang.

Dishub bersama TNI dan Polri juga akan melakukan random check terhadap bus penumpang. Tentang penerapan protokol kesehatan demi mengantisipasi penyebaran Covid-19. (Dkips/ik)