Kamis, 15 Oktober 2020
56

Pjs. Gubernur Sulut Ikuti Rakor Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Regulasi Omnibus Law

Pemerintah RI menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Regulasi Omnibus Law yang dipimpin oleh Mendagri Tito Karnavian dan dihadiri beberapa menteri lainnya serta diikuti secara virtual oleh seluruh kepala daerah di Indonesia, termasuk Pjs. Gubernur Sulawesi Utara Agus Fatoni dari Ruang C.J. Rantung, Rabu (14/10/20).

Mengawali kegiatan ini, Menkopolhukam Mahfud MD mengingatkan kepada semua pihak untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban dengan cara memberi pengertian tentang latar belakang UU Cipta Kerja serta manfaatnya. Mahfud menjelaskan, UU Cipta Kerja dilatarbelakangi lambatnya perizinan karena terlalu banyaknya media-media birokrasi yang harus dilalui. Olehnya, Presiden mengambil inisiatif bagaimana caranya hingga perizinannya cepat atau lebih sederhana.

"Jadi kalau orang mau bekerja izin usaha termasuk dari dalam negeri itu agak mudah dan tidak dipersulit sehingga pada waktu itu diselesaikan undang-undang. Ternyata UU lain masih ada yang menghambat dan itulah muncul gagasan omnibus law satu UU yang menyelesaikan problem antar berbagai UU di dalam satu UU.” ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, Menko Bidang Perekonominan Airlangga Hartarto memaparkan tentang alasan terdapat banyaknya naskah yang beredar namun dengan isi yang berbeda-beda. Hartarto menjelaskan bahwa perubahan itu terjadi karena ketika naskah dicetak ternyata terdapat masukan untuk penyempurnaan. Sehingga kemudian dirubah lagi untuk menampung masukan tersebut kemudian dicetak lagi.

“Yang pertama saya ingin sharing terkait Undang-Undang ini, bahwa UU ini ada 15 bab 146 pasal dan direvisi ada 76. Dari semula yang direvisi adalah 79 dan dikeluarkan 5 antara lain di bidang pendidikan ada 4 dan 1 di bidang pers. Hingga seluruh tidak ada yang menyangkut dengan pendidikan baik dengan pendidikan formal maupun pendidikan pesantren dan juga terkait dengan sistem pendidikan pun tidak ada dan yang di tambahkan terkain keuangan dan perpajakan. Kemudian jumlahnya ini yang final hari ini kita sampaikan ke DPR lalu ke bapak Presiden. Dan sesudah DPR menyerahkan ke Presiden ini akan segera diposting dan akan dikirim kepada Gubernur dan perguruan-perguruan Tinggi dengan jumlah halaman total 812.” ungkapnya.

“Terkait latar belakang undang-undang ini bahwa jumlah yang butuh kerja 13,3 juta dimana terdiri dari pengangguran tiap tahun itu 6,9 juta, kemudian korban PHK yang dirumahkan 3,5 juta dan setiap tahun anak-anak muda kita 2,9 juta. Tentu seluruhnya ini diperlukan lapangan kerja untuk bisa menjadi wiraswasta atau pembukaan usaha baru. Kemudian jumlah UMKM adalah 64,13 juta dan sebagian besar lebih dari 80% adalah sektor informal. Oleh karena itu sektor ini harus berubah menjadi sektor formal dan dari segi perizinan dipermudah. Tidak membutuhkan perizinan tapi membutuhkan pendaftaran karena pendaftaran itu sudah berlaku sebagai izin sehingga mereka sudah menjadi sektor formal. Kemudian tentunya UU yang terdiri dari 11 klaster terus kita dorong. Persoalan peregulasi atau obesitas regulasi selama ini, menjadi ladang untuk pungli. Jadi UU ini mendukung untuk pencegahan korupsi,” sambungnya.

11 klaster RUU Cipta Kerja tersebut yakni:
1. Peningkatan ekosistem investasi dan penyederhanaan perizinan berusaha (perizinan berusaha)
2. Peningkatan investasi
3. Ketenagakerjaan
4. Kemudahan, perlindungan, dan bemberdayaan UMKM
5. Dukungan riset dan inovasi dan perkoperasian
6. Pengadaan lahan
7. Kawasan ekonomi
8. Investasi pemerintah pusat dan kemudahan proyek strategis nasional
9. Administrasi pemerintahan
10. Kemudahan berusaha
11. Pengenaan sanksi.

Mengakhiri kegiatan ini, Mendagri menambahkan bahwa kegiatan digelar dalam rangka untuk menghadapi permasalahan yang sedang terjadi. Sehingga diperlukan penjelasan mengenai UU Cipta Kerja ini. Adanya aksi-aksi atau penolakan di daerah yang harus dihadapi rekan-rekan Kepala Daerah dan juga Forkopimda. Sebelum menghadapinya, terlebih dahulu harus memahami spirit maupun substansi bahkan sampai teknis dari UU ini. Karena UU ini adalah UU pertama yang mengabungkan sejumlah UU. Sebuah hal dan terobosan yang baru.

“Untuk itu kami melaksanakan kegiatan ini dengan tim bapak Menko serta tim yang langsung turun dalam penyusunan dan dengan seluruh pimpinan, dan bahkan ada yang nonton bareng DPRD se-Indonesia, tingkat satu Provinsi, Kabupaten dan Kota dan dilaksanakan dan dapat sambutan yang baik dari rekan-rekan Asosiasi DPRD. Dan mereka bisa memiliki bahan untuk mengambil langkah sekaligus bisa menjawab kalau ada aksi-aksi,” pungkasnya.

Turut hadir mendampingi Pjs. Gubernur, yaitu Forkopimda Sulut, Sekprov Sulut Edwin Silangen, dan Assiten III Sekda Prov. Sulut Gammy Kawatu. (dkips/ik).