Jumat, 23 Oktober 2020
67

Pjs. Gubernur Ikuti Secara Virtual Rakornas Pengendalian Inflasi 2020

Presiden Joko Widodo membuka secara langsung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2020 yang digelar secara virtual dari Istana Negara, Kamis (22/10/2020).

Pjs. Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., didampingi Asisten Administrasi Umum Gammy Kawatu dan Kepala Biro Perekonomian Hanny Wajong mengikuti rakornas tersebut melalui video conference di Ruang Command Center Kantor Gubernur.

Menurut Jokowi, situasi pandemi yang sedang dialami saat ini membuat kondisi perekonomian di tahun 2020 sangat berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Harga berbagai barang dan jasa rawan mengalami tekanan yang signifikan. Oleh sebab itu keseimbangan inflasi sangat diperlukan karena akan memberikan stimulus pada produsen agar tetap berproduksi.

“Kita dituntut mampu mempertahankan tingkat inflasi agar tidak terlalu rendah. Inflasi harus kita jaga pada titik keseimbangan,” ujar Jokowi.

Untuk itu Presiden mengingatkan bahwa hal yang sangat penting saat ini adalah menjaga supply dan demand. Agar supaya ketika perekonomian pulih dan daya beli masyarakat telah kembali normal, tidak akan terjadi tekanan signifikan terhadap harga barang.

Selain itu, Presiden juga mengingatkan tentang daya beli masyarakat agar dapat terjaga. Serta para produsen, khususnya UMKM pangan agar dapat bergerak.

Presiden Jokowi juga menjelaskan bentuk-bentuk program bantuan pemerintah yang telah disalurkan. Yaitu program perlindungan sosial dan cash transfer. Seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial (bansos tunai), bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, program Kartu Prakerja, subsidi gaji, hingga bansos produktif untuk bantuan UMKM.

Presiden berharap program-program bantuan tersebut dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga, menaikan kembali demand, dan mendorong tumbuhnya supply.

Lebih lanjut Jokowi meminta dukungan para kepala daerah agar apa yang telah dilakukan pemerintah pusat dapat diperkuat lagi di instansi daerah dengan melakukan percepatan realisasi APBD, khususnya bantuan belanja sosial dan belanja modal yang mendukung pemulihan ekonomi, terutama sektor UMKM.

“Saya telah minta agar belanja kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar mengutamakan penyerapan produk-produk dalam negeri, baik produk pertanian maupun produk UMKM,” ungkap Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengingatkan para kepala daerah tentang risiko krisis pangan di tengah pandemi Covid-19 seperti diungkapkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO).

"FAO memperingatkan pandemi covid-19 bisa memicu krisis pangan, untuk itu saya minta gubernur walikota agar betul-betul lihat ketersediaan pangan," tambahnya.

Guna menjaga ketersediaan pangan, Presiden meminta semua kepala daerah untuk memantau data ketersediaan bahan pangan di masing-masing wilayah.
Setelah itu data tersebut dapat disinergikan antar daerah. Dengan demikian, bisa dipetakan daerah yang kekurangan dan kelebihan pasokan bahan pangan.
Melalui data tersebut, pemerintah daerah bisa merumuskan kebijakan yang tepat.

"Data produksi konsumsi yang akurat penting karena dengan data itu bisa diketahui lebih cepat mana provinsi yang kurang, mana provinsi yang kelebihan. Dan berdasarkan data itu perdagangan daerah bisa didorong dan kerja sama daerah bisa diperkuat," pungkasnya. (Dkips/ik)