IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL


a. Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
  4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
  6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Mekanisme Proses Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

b. Persyaratan :

  1. Rekaman Izin Prinsip/Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan, dan seluruh perubahannya;
  2. Rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM;
  3. Data pendukung untuk perubahan yang dimohonkan, antara lain jika terjadi perubahan :
    1. Nama Perusahaan, agar melampirkan :
      1. Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); atau
      2. Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris;
      3. Bukti pemesanan nama Data Isian Akta Notaris (perubahan) dengan status diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
    2. Alamat perusahaan, agar melampirkan :
      1. Surat Keterangan Domisili Perusahaan; dan/atau
      2. Perjanjian sewa-menyewa antara perusahaan dan pihak pengelola gedung;
    3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), agar melampirkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang baru.
    4. Bidang usaha dan jenis produksi, agar melampirkan rencana kegiatan :
      1. Untuk industri, berupa diagram alir produksi (flow chart of production) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku;
      2. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan;
    5. Modal perseroan, agar melampirkan :
      1. Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), atau
      2. Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris, atau
      3. Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan Pasal 21 dan Bab VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dilengkapi dengan bukti diri pemegang saham baru;
    6. Penyertaan dalam modal perseroan, agar melampirkan :
      1. Kesepakatan para pemegang saham tentang perubahan penyertaan dalam modal perseroan, dalam bentuk :
        1. Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), atau
        2. Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham, atau
        3. Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan Pasal 21 dan Bab VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
        4. Dilengkapi dengan bukti diri pemegang saham baru;
      2. Bukti diri pemegang saham baru, dalam bentuk :
        1. Dalam hal pemegang saham adalah Pemerintah Negara Lain, wajib melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/ kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia;
        2. Dalam hal pemegang saham adalah perseorangan asing, agar melampirkan rekaman paspor yang mencantumkan dengan jelas nama, tandatangan pemilik paspor serta masa berlaku paspor;
        3. Dalam hal pemegang saham adalah badan usaha asing, agar melampirkan rekaman anggaran dasar (article of association) dalam bahasa inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah atau di legalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
        4. Dalam hal pemegang saham adalah perseorangan Indonesia, agar melampirkan rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
        5. Dalam hal pemegang saham adalah badan hukum Indonesia agar melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.
      3. Kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak persetujuan/izin BKPM yang telah diaktakan dan mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM terakhir sampai dengan permohonan yang diajukan.
    7. Nama badan hukum pemegang saham, agar melampirkan amandemen perubahan nama/certificate change of name atau sejenisnya.
  4. Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila dipersyaratkan;
  5. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;
  6. Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan.

c. Biaya Pelayanan :

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

d. Waktu Penyelesaian Pelayanan :

3 Hari Kerja

e. Spesifikasi :

Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal