...

Home
Dasar hukum
Visi & misi
Tujuan
Sasaran
Strategi
Tupoksi
Kewenangan
Program kegiatan
Biodata
Struktur organisasi
Alamat
sulut.go.id

 


Kewenangan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi utara

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 13 ayat (1) butir j, bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi  adalah PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP, yang selanjutnya kewenangan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota, adalah sebagai sebagai berikut :

A. Pengendalian Pencemaran Lingkungan
  1. Pengelolaan Limbah Bahan Bahan Berbahaya dan Beracun meliputi :
  2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
  3. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
  4. Pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara
  5. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat bencana skala provinsi
  6. Pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Nasional Indonesia dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup skala provinsi
  7. Pengembangan perangkat ekonomi lingkungan
  8. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan sistim manajemen lingkungan ekolabel, produksi bersih, teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan dalam skala provinsi
  9. Pendidikan dan pelatihan Diklat bidang Lingkungan Hidup
  10. Pelayanan Bidang Pengendalian Lingkungan hidup skala provinsi
  11. Penegakan hukum lingkungan skala provinsi
  12. Pelaksanaan dan pemantauan penaatan atas perjanjian internasional, pelaksanaan konvensi dan protokol di bidang pengendalian dampak lingkungan skala provinsi
  13. Penunjukan dan pembinaan laboratorium lingkungan
B. Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati
  1. Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan pesisir dan laut
  2. Pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim dan lapisan ozon dan pemantauan dampak deposisi asam skala provinsi
  3. Koordinasi  dan  Perencanaan penetapan pelaksanaan kebijakan konservasi pengendalian kemerosotan KEHATI serta pemantauan dan pengawasan KEHATI.
  4. Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa.

Dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Sulawesi Utara, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) 2005 – 2010 yang  disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang lingkungan hidup melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tersebut, maka disusunlah Program Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut :

1. Program Pembinaan Usaha pertambangan mineral, panasbumi dan air tanah
2. Program konservasi SDA dan pengendalian kerusakan lingkungan
3. Program pengembangan akses informasi SDA dan lingkungan hidup
4. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
5. Program pembinaan dan pengelolaan usaha pertambangan sumberdaya mineral
6. Program perlindungan dan konservasi SDA
7. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
8. Pengembangan kapasitas SDA dan LH

 


Copyright © 2010
UPTD Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara
Jalan 17 Agustus nomor 69; Telepon (0431) 865559 ext. 176
E-mail : dishubkominfo@sulut.go.id